Desa Mandiri Bukan Hadiah Korporasi: Suara Hati dari Aktivis Sanggau

Sanggauinformasi.com. Di balik sebutan Desa Mandiri yang hari ini kerap dielu-elukan, ada kerja panjang yang sering luput dari sorotan. Ada keringat warga, ada musyawarah yang berlarut-larut di balai desa, ada harapan yang dirawat pelan-pelan oleh masyarakat yang percaya bahwa masa depan tidak datang dari klaim sepihak, melainkan dari perjuangan bersama. Inilah pesan yang ingin ditegaskan oleh tokoh pemuda Kabupaten Sanggau, Moses Thomas.

Dengan suara yang tegas namun sarat keprihatinan, Moses mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam narasi keliru yang menyederhanakan makna Desa Mandiri. Ia menolak klaim PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM) yang menyebut Desa Teraju menjadi desa mandiri karena kehadiran dan operasional perusahaan tersebut.

“Desa Mandiri bukan produk investasi. Ia bukan pula hadiah dari komitmen korporasi,” ujar Moses kepada ruai.tv, Kamis (8/1/2026). “Negara yang menetapkan status itu, melalui mekanisme resmi. Bukan perusahaan.”

Pernyataan ini bukan sekadar bantahan, melainkan panggilan nurani agar masyarakat tidak kehilangan arah dalam memahami pembangunan desa. Moses menegaskan bahwa status Desa Mandiri lahir dari Indeks Desa Membangun (IDM)—instrumen resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi—yang mengukur desa melalui tiga pilar utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.

Tak satu pun indikator itu menjadikan kehadiran perusahaan sebagai penentu utama.

“Ketika sebuah perusahaan mengklaim bahwa desa menjadi mandiri karena mereka hadir, itu bukan sekadar keliru. Itu berbahaya,” kata Moses. “Narasi semacam itu mengaburkan peran negara dan menghapus kerja keras masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan.”

Bagi Moses, klaim sepihak tersebut bukan hanya persoalan komunikasi, melainkan bentuk pembajakan atas kebijakan publik. Sebab di balik status administratif yang sah, ada perjuangan panjang masyarakat desa yang sering tak terlihat—mulai dari tata kelola pemerintahan desa yang bersih, perencanaan partisipatif, hingga keberanian menjaga lingkungan hidup di tengah tekanan ekonomi.

Ia pun mengajak publik untuk melihat fakta di lapangan. Moses mencontohkan Desa Sansat, salah satu desa di sekitar wilayah operasional perusahaan, yang hingga kini belum berstatus Desa Mandiri dan masih bergulat dengan berbagai persoalan sosial dan lingkungan.

“Jika kehadiran perusahaan otomatis membuat desa mandiri, seharusnya semua desa di sekitarnya mengalami hal yang sama,” ujarnya. “Faktanya tidak demikian.”

Kerusakan sungai, degradasi lingkungan, dan hilangnya fungsi ekologis masih dirasakan masyarakat. Bagi Moses, realitas ini menjadi bukti bahwa investasi besar tidak selalu berbanding lurus dengan kemandirian desa. Bahkan, dalam banyak kasus, justru melahirkan ketergantungan baru.

“Desa tidak akan pernah mandiri jika masyarakatnya hanya menjadi buruh, dengan posisi tawar lemah, sementara keuntungan ekonomi tidak berputar di desa,” tegasnya.

Ia menyoroti kenyataan pahit yang kerap dialami desa-desa di sekitar investasi berskala besar: konflik lahan berkepanjangan, ketimpangan ekonomi, dan rapuhnya struktur sosial. Semua itu bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai entitas berdaulat, bukan sekadar penonton pembangunan.

Sebaliknya, menurut Moses, desa yang benar-benar mandiri tumbuh dari fondasi yang kuat: kepemimpinan desa yang jujur, pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, BUMDes yang berjalan efektif, partisipasi aktif warga, serta lingkungan hidup yang terjaga.

“Itulah indikator yang diakui negara dalam IDM,” katanya. “Bukan soal ada atau tidaknya perusahaan.”

Meski bersikap kritis, Moses menegaskan bahwa pernyataannya tidak ditujukan untuk menyudutkan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Ia justru mengajak semua pihak—termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif—untuk menjaga kemurnian makna kebijakan publik agar tidak terseret kepentingan pencitraan.

“Kalau Desa Teraju hari ini berstatus Desa Mandiri, maka capaian itu harus dikembalikan kepada yang berhak: masyarakat desa, pemerintah desa, dan kebijakan negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan, membiarkan klaim sepihak berkembang tanpa koreksi sama saja dengan menanamkan logika keliru bahwa desa hanya bisa maju jika ada perusahaan. Sebuah pandangan yang, menurutnya, bertentangan dengan roh Undang-Undang Desa.

“Desa punya daya. Desa punya martabat. Desa mampu membangun dirinya dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya lokal,” kata Moses.

Menutup pernyataannya, Moses menyampaikan kalimat yang menggugah:
“Desa Mandiri lahir dari kerja panjang, kejujuran kepemimpinan, partisipasi warga, keadilan sosial, dan lingkungan yang terjaga. Ia bukan hasil konferensi pers atau pencitraan. Ia adalah capaian rakyat dan negara—bukan klaim korporasi siapa pun.”

Sebuah pengingat bahwa di balik setiap status dan angka, ada manusia, ada perjuangan, dan ada kebenaran yang harus tetap dijaga.